Menteri pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati : Berdayakan Perempuan dengan Kewirausahaan

Menteri pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati : Berdayakan Perempuan dengan Kewirausahaan

1439-business-orgs-for-women_ffqifg

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu negara yang bakal mendapat bonus demografi di masa mendatang. Hal tersebut mesti segera dipersiapkan oleh seluruh sektor, tidak terkecuali sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sektor tersebut memiliki peranan penting terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang. Namun, ini memiliki tantangan berat terutama karena maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun proses pemenuhan hak-hak mereka.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ke depan, dikutip dari Koran Jakarta, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Marup berkesempatan mewawancarai Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Sebagai Menteri PPPA, apa saja tugas yang akan Anda kerjakan dalam lima tahun ke depan?

Perlu ditekankan dalam pelaksanaan program di tiap kementerian sekarang istilahnya tidak ada visi dan misi menteri, tapi yang ada adalah visi dan misi Presiden Joko Widodo. Jadi tugas yang saya kerjakan di Kementerian PPPA akan tegak lurus dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Ada lima arahan dari Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lima arahan tersebut, antara lain upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, meningkatkan peran ibu dalam pengasuhan anak, menurunkan angka kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan usia anak.

Selain arahan secara spesifik tadi, ada juga beberapa arahan Presiden Joko Widodo yang harus kami sikapi bersama. Pertama, di semua Kementerian atau Lembaga tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Kedua, kami harus bekerja keras dan kerja cepat. Ketiga, jangan sekali-kali bekerja monoton, harus ada inovasi dan kreativitas dengan situasi dan kondisi yang ada

Optimalisasi arahan tersebut wujudnya akan seperti apa?

Tentu saya dan para deputi di Kementerian PPPA akan menerapkan arahan tersebut dalam bentuk program-program nyata di lapangan. Saya juga akan terus mengajak teman-teman di lingkungan Kementerian PPPA untuk meningkatkan kembali inovasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk lima tahun ke depan yang ingin mewujudkan Indonesia maju.

Untuk optimalisasi program, kami banyak bekerja sama kementerian dan lembaga lain, termasuk juga media serta lembaga swadaya masyarakat. Saya yakin betul, dengan bekerja sama dan bersinergi kita akan memiliki kekuatan serta energi yang lebih besar, efektif, dan efisien. Kami harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.

Tugas yang kami lakukan seputar perempuan dan anak ini tidak bisa ditunda. Istilahnya, meskipun dalam satu hari itu ada 24 jam, komitmen saya kalau sudah diberikan amanah satu hari itu 24 jam untuk menjalankan amanah. Satu minggu ya tujuh hari. Tugas penting hari keluarga akan datang hari berikutnya. Tapi, kalau ada pekerjaan yang harus kami kerjakan, harus diselesaikan. Itu juga saya tekankan pada kawan-kawan di Kementerian PPPA.

Terbaru ada tugas dan fungsi Kementerian PPPA. Ini juga upaya optimalisasi kerja kementerian Anda ke depannya?

Tentu saja. Ini memang usulan Kementerian PPPA untuk memperluas tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya koordinasi dan penyelarasan kebijakan, menjadi lebih implementatif. Dengan perluasan tugas dan fungsi Kementerian PPPA, penanganan kasus bisa dilakukan secara tuntas dan komprehensif, mulai dari pencegahan, pelayanan, hingga penanganan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih marak di Indonesia ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk dituntaskan. Ketika bicara soal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, begitu besar harapan masyarakat kepada kami dalam penanganan kasus, tetapi kewenangan kami terbatas.

Ada perluasan tugas dan fungsi, tapi anggaran Kementerian PPPA tahun 2020 turun. Apa itu akan menjadi kendala?

Pada tahun 2019 anggaran untuk Kementerian PPPA sebesar 493,6 miliar rupiah, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 273 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum dikurangi untuk kebutuhan gaji pegawai, biaya operasional, dan lain sebagainya. Meski begitu, tentu itu tidak menurunkan semangat kami dan tidak menjadi kendala untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak.

Karena anggaran terbatas maka salah satu solusinya menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait perempuan dan anak, mulai dari kementerian dan lembaga lain sampai lembaga swadaya masyarakat. Kami pasti menemui keterbatasan dalam pelaksanaan program mengingat dana yang dimiliki sangat terbatas.

Karena ada perluasan tugas dan fungsi berarti tahun depan anggaran Kementerian PPPA akan bertambah?

Tentu kami berharap ada penambahan anggaran untuk tahun depan karena ada perluasan fungsi dan tugas tersebut. Akan sulit berdampak maksimal jika anggaran yang dimiliki jumlahnya masih tetap atau malah cenderung berkurang.

Agar program-programnya berdampak langsung ke masyarakat, apa yang akan Anda lakukan?

Dengan kondisi-kondisi tadi, kami tentu harus membuat program seefektif mungkin. Urusan perempuan dan anak ini memang tugas Kementerian PPPA, tapi kementerian dan lembaga lain juga ada yang bertugas untuk itu. Jadi kami harus membuat program-program sesuai dengan kebutuhan.

Kami memiliki sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA). Dari sana, kami membuat program-program tadi nanti terbaca, berapa banyak yang membutuhkan program pemberdayaan maupun perlindungan. Dari sana, akan didata kebutuhannya apa saja, misal berapa perempuan yang butuh pelatihan sesuai talenta yang ingin ditingkatkan.

Dengan adanya perluasan fungsi juga membuat proses penanganan kasus bisa mulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau anak melalui pencegahan, penanganan, sampai terintegrasi sosial. Kalau perempuan, mulai dari pencegahan, penanganan, pelayanan, hingga pemberdayaan.

Selain kolaborasi di tingkat kementerian dan lembaga, bagaimana program pemberdayaan bisa berjalan mandiri di masyarakat?

Kami berharap, kaum perempuan tidak hanya berdaya secara diri sendiri, namun juga mampu memberdayakan perempuan di sekitarnya sehingga seluruh perempuan di pelosok Tanah Air bisa berdaya. Jika perempuan bisa berdaya, kami yakin dan percaya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak akan menurun. Begitu juga dengan angka perkawinan anak dan pekerja anak, jumlahnya akan menurun.

Adapun arahan khususnya, misalkan dari segi ekonomi adalah dengan mengarahkan perempuan untuk berwirausaha dengan mengikuti perekembangan teknologi. Perempuan bisa lebih maju dalam kewirausahaan di era digital ini karena memberikan ruang baru bagi perempuan untuk menjadi pelaku ekonomi karena menawarkan model kerja yang baru, yang memperluas ruang negosiasi terhadap tantangan berbasis gender.

Meningkatnya ekonomi merupakan upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Kemajuan ekonomi berdampak pada tingginya tingkat pendidikan anak, gizi anak terjaga, begitu juga pemenuhan hak-hak mereka. Meningkatnya ekonomi dapat membangun hubungan baik antara suami dan istri karena salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi.

Maka dari itu, suami harus bisa mendukung pekerjaan istri dan memahami pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan. Tentu, saya juga berharap perempuan Indonesia tidak hanya berdaya dalam ekonomi, namun juga berdaya di bidang pendidikan, pengasuhan anak, dan sosial budaya.

Isu kebencanaan sempat ramai menjadi pemberitaan. Bagaimana keterlibatan Kementerian PPPA dalam setiap peristiwa bencana tersebut?

Setiap terjadi bencana kami dari Kementerian PPPA pasti akan mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait dengan penanganan bencana. Kami dari Kementerian PPPA memastikan di tempat pengungsian pasca bencana ini hak-hak perempuan terpenuhi dan perlindungan hak-hak anak dilakukan dengan baik.

Beberapa hal yang kami pastikan adalah posko pengungsian tersebut harus ramah perempuan dan anak. Hal tersebut dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak. Selain itu, kami juga perhatikan pemenuhan hak-hak mereka. Contohnya ketika banjir kemarin. Kami menjenguk posko pengungsian di Lebak dan membuat posko ramah perempuan dan anak.

Di sana ada sekolah yang rusak karena banjir. Jadi kami pastikan bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak-anak di sana. Untuk perempuan misalnya, bagaimana mereka juga tetap bisa berdaya di pos pengungsian karena di sana mereka banyak waktu luang. Untuk di Lebak, kami melakukan pendataan, pelatihan apa yang mereka butuhkan selama di pengungsian.

Menjelang 100 hari kerja, apa saja yang Anda rasakan selama bergelut sebagai Menteri PPPA?

Perlu diingat juga kementerian ini sudah ada sejak periode sebelum-sebelumnya. Jadi tugas yang diembannya tidak terasa berat karena pondasi kuat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditinggalkan menteri-menteri sebelumnya. Saya yang akan meneruskan, tidak telalu menjadi beban berat, karena tinggal melanjutkan. Kami sudah punya bumper yang kuat, seperti terkait Revisi Undang-Undang Perkawinan yang dapat mencegah perkwainan usia anak.

Kendala yang Anda rasakan selama ini apa?

Walaupun ini medan baru bagi saya, tentu saya akan mempelajari lebih dalam lagi. Komitmen hidup saya, bagi saya tidak ada istilah tidak bisa. Tidak ada istilah tidak mungkin, asal ada kemauan dan kerja keras. Saya harapkan kerja sama dan dukungan teman-teman di Kementerian PPPA untuk menyukseskan program-program yang menjadi tanggung jawab di kementerian ini.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 + = four

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>